Diskusi KALAM #1 : Asap-asap Tak Teranggap, Apakah Kita Hanya Bisa Berdoa?
Category : Home
Diskusi KALAM #1 : 13 September 2019, di GSS E Salman ITB, 16.15 – 17.30 WIB
Moderator & Notulen : Aditya Firman Ihsan
Peserta Diskusi : Vonny, Adit, Hanif, Faris, Imam, Aziz, Suryo, Meri, Fitri, Ihsanti, Rafika, Vemi.
Permasalahan asap di Sumatra dan Kalimantan merupakan masalah yang berulang tiap tahun sejak 1997 (atau bahkan lebih lama). Berbagai pemerintahan berganti, berbagai aturan ditetapkan, tapi seperti tidak ada hasil berarti. Tahun ini, dengan adanya kemarau panjang, keadaan semakin parah.
Masalahnya sekarang bukan ganti-ganti undang-undang. Kalau kita bicara hukum, sebenarnya produk hukum itu ada, tapi tidak dijalankan. Mau bagaimanapun inpres segala macam diotak-atik, selama lobbying di daerah kuat, ya tetap sulit. Yang bakar hutan itu tidak sedikit merupakan pemain besar, baik lokal maupun internasional. Paling tidak kalau perusahaan Amerika masih memperhitungkan masalah lingkungan.
Produk hukum memang ada, tapi implementasinya sendiri bukan hal mudah. Misal pemerintah ingin bersikap tegas terhadap itu, tapi tangannya sebenarnya terikat, karena yang nge-funding mereka orang-orang itu sendiri. Kalau nonton film Sexy Killer, kurang lebih seperti itulah, namun itu lebih ke tambang. Terkait pemerintah pun selalu terlihat seperti tidak ada niat baik. Bagaimana mau ada niat baik ketika banyak orang-orang pusat pun memiliki saham di sana. Sebenarnya ya ahli-ahli ekologi kita pintar-pintar, tapi ketika supply chain management bertemu dengan political lobbying, tidak bisa apa-apa.
Ini bisa dilihat secara riil di Riau sendiri. Ketika pemain-pemain besar itu mulai bakar, ya polisi itu cuma lihat . Ketika misal muncul berita pun bahwa “telah ditangkap pelaku pembakaran hutan”, tapi ya itu semua Cuma kulit, Cuma ujungnya saja. Yang dibalik layar yang justru berbahaya, yang tidak pernah ter-expose. Lebih bahaya lagi karena pemerintah pusat sangat bergantung pada investasi-investasi di situ.
Khusus untuk sawit juga memang masalah tersendiri, karena itu seperti komoditas utama. Kita sukar untuk menjadi terlalu naif dengan, misalnya, menolak sepenuhnya penanaman sawit, karena toh kita sehari-hari menggunakan produknya. Sayangnya, sawit itu memang tanaman yang secara spesifik sekali berbuah dan sekali berbunga, sehingga memang cara termudah untuk produksi ulang adalah dibakar, terlebih lagi abunya bisa jadi pupuk. Untuk mencari substitusi sendiri sulit, misal diminta untuk nanam karet ketimbang sawit, keuntungannya jauh berbeda. Tidak akan mau keluar dari kenyamanan.
Dampak di riau sendiri tidak bisa dilihat sesederhana mengakibatkan infeksi saluran pernafasan. Karena dalam long term, hal tersebut bisa mengakibatkan penurunan IQ dan juga penyakit otak lain yang berpotensi. Padahal pemerintah seharusnya punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi pendidikannya, namun juga melindungi dan menjaga lingkungan belajar itu sendiri. Selain itu, masalah lingkungan tidak bisa dilihat terpisah-pisah, karena kerusakan satu bagian lingkungan bisa berimbas kemana-mana dalam suatu ekosistem.
Masalah lainnya lagi, adalah informasi sendiri seperti terkontrol. Bisa diperhatikan bahwa cukup sedikit media yang memberitakan tentang asap ini. Bisa-bisa, nanti kasusnya seperti Papua, ketika keadaan Riau terlalu parah, maka informasi di Riau di-contain, diputus aksesnya. Terlebih lagi, pemerintah (sekarang) tidak bisa membedakan mana kritik mana cacian, sehingga seakan-akan semua arus informasi harus terkontrol. Di Jakarta aja sehari, waktu itu, AQI-nya lagi tinggi, menyamai Riau, itupun karena asap kendaraan, langsung berbagai orang ribut, memberi opini buruk ke pak Anies. Begitu Riau yang parah, langsung pada diem, seakan informasi itu memang di-contain
Tapi sebenarnya juga tidak semua korporat itu buruk, karena ada juga yang bener-bener mempertimbangkan enviromental cost.
Ini bisa ditarik mundur hingga ke konsep bernegara kita sebenarnya seperti apa. Karena ketika kita melakukan eksploitasi alam, bagaimana kita melakukan itu, mengolanya, dan hasilnya akan dijadikan apa itu sangat bergantung konsep bernegara kita. Bisa aja kita fokus ke industri lain, seperti penerbangan misalnya, tapi Indonesia sebagai negara berkembang, memang akan selalu mengandalkan sumber daya alamnya. Ini sering disebut sebagai resource cure atau paradox of plenty.
Kita harus melihat pertama-tama bahwa kita memang negara yang kuat dengan sumber daya alamnya. Banyak yang menganggap bahwa kekuatan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai andalan industri kita. Di sini pentingnya konsep bernegara, karena apa yang dimaksud dari memanfaatkan potensi ini bisa berarti banyak hal, seperti bahwa itu bisa jadi pemasukan utama buat APBN. Namun, seringkali ini dimaknai secara parsial sehingga hal-hal seperti analisis dampak lingkungan tidak terperhatikan, karena sebenanrya kerusakan lingkungan (dan juga manusia) itu bagian dari kerugian, tapi tidak dianggap. Lucunya adalah seperti itu, banyaknya manusia yang sakit, lingkungan yang rusak, tidak diperhatikan sebagai kerugian. Ketika kita berbicara statistik, jrang sekali faktor-faktor tersebut dilibatkan. Apakah kehilangan warga negaranya dianggap sebagai kerugian ekonomi?
Apalagi sekarang dengan indonesia mengadopsi INSW (Indonesia National Single Window). Kalau dulu, investor sebelum masuk ke Indonesia harus dinilai dulu segala macam. Sekarang, dengan adanya INSW itu, investasinya dulu yang diutamakan, kajian sosial-lingkungan lain tu seakan bisa “ditunda”, sehingga berpotensi untuk menipulasi berlebihan. Ini salah satu hal yang menunjukkan sebenarnya perangkat hukum kita belum lah kuat. Problemnya tidak hanya di manusia pelaksana, namun produk hukumnya sendiri tidak punya dasar yang tetap. Ini yang dimaksud ini sangat bergantu knsep bernegara yang dipegang sebenarnya apa, karena konsep bernegara ini akan menentukan hukum seperti apa yang dihasilkan
Konsep bernegara ini bukan sesederhana pancasila dan UUD, karena keduanya pun bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Seperti misalnya pasal 33 UUD, bahwa kemakmuran rakyat yang dimaksud di situ maknaya apa. Karena bila yang dilihat Cuma segi ekonomi, ya ukuran kemakmuran rakyat hanya akan selalu berdasarkan statistik perdagangan.
Ketidakjelasan konsep bernegara ini diperparah dengan ketidakjelasan ideologi politik di Indonesia. Indonesia punya partai politik namun kebanyakan tidak punya sikap yang jelas dalam bernegara, lebih cenderung oportunis dan populis. Hal ini semakin menciptakan kebingungan besar akan sebenarnya konsep dasar bernegara Indonesia saat ini.
Balik lagi akhirnya, bagaimana kita mau membuat produk hukum yang benar bila kita sendiri masih krisis identitas politik. Terlebih lagi bagaimana kita mau bisa menegaskan produk hukum itu bila penegaknya sendiri tidak punya konsep bernegara yng jelas.
Krisis politik dan konsep bernegara ini kompleks banget, apalagi bila terkait manusia, ini bisa ditarik jauh hingga ke masalah pendidikan. Namun, berhubung ini masih jauh di luar jangkauan kita, kecuali kita punya cara untuk confront para regulator, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya Cuma bisa berdoa? Muncul beberapa usulan untuk jangka pendek, antara lain:
- Adakan gerakan kemanusiaan (Penggalangan dana, dan lain-lain)
- Bikin petisi
- Mencari alternatif yang lebih efektif selain masker sederhana, dan memberikan pencerdasan ke masyarakat terkait itu.
- Melihat secara terstruktur dari 5 hirarki K3: Elimnasi, Substitusi, Rekayasa/Reorganisasi, pengenadalian adminstrasi, dan APD.
- Mencari solusi praktis secara keilmuan. Terkait ini ada beberapa potensi inovasi yang bisa diterapkan, seperti
- air purifier,
- penyerap CO2 di bawah tanah,
- manipulasi cuaca,
- alternatif pengelolaan sawit,
Terkait ini, akademisi-akademisi terkait bisa diundang untuk diskusi terbuka lebih lanjut bagaimana implementasinya. Tentu selain ini ada solusi jangka panjang, dimana kita harus meningkatkan partisipasi dan kesadaran aktif kita dan masyarakat dalam wilayah politik-sosial-pendidikan, sehingga akar dari masalah pun bisa terselesaikan hingga ke ranah kebijakan.