Diskusi KALAM #2 : RUU Ditunda, Hanya Retorika?

Diskusi KALAM #2 : 27 September 2019, di GSS E Salman ITB, 16.15 – 17.30 WIB
Moderator & Notulen: Aditya Firman Ihsan
Peserta Kalam Sesi II: Adit, Vonny, Adam, Azri, Rahmat, Suryo, Faris, Alif, Ihsanti, Syifa, Desri, Merry

View post on imgur.com

Akhir-akhir ini berbagai RUU dengan isi yang cukup problematik tetiba masuk dalam agenda prioritas DPR dengan kesan terburu-buru. Beberapa RUU ini adalah RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), RKUHP, RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber), RUU KPK, RUU Permasyarakatan dan RUU Pertahanan. Berbagai RUU ini memiliki pasal-pasal yang berpotensi menjadi pasal karet sehingga kelak akan mungkin untuk disalahgunakan.

Salah satu RUU yang cukup penting disoroti namun luput dari berbagai pemberitaan adalah RUU KKS. RUU ini akan menjadi landasan baru untuk BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara), dimana memiliki berbagai kewenangan dalam rangka perlindungan pada dunia siber. Meskipun terdengar baik, tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan hak-hak atas privasi, hal ini akan berujung pada surveillans massal pada seluruh rakyat. Kenapa? Karena BSSN punya wewenang untuk memantau, mendeteksi, dan mengidentifikasi ancaman siber pada lalu lintas data internet di Indonesia, yang mana mencakup aktivitas obrolan dan praktik jual beli daring.

Di tengah era yang berpusat pada teknologi informasi seperti sekarang, kontrol atas data menjadi kekuatan terbesar yang bisa dimiliki sepihak. Ketika kontrol atas data ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tanpa perimbangan dan pengawasan yang bisa melindungi hak-hak privasi individual, maka kontrol penuh atas rakyat menjadi sangat memungkinkan. Hal ini mirip dengan apa yang diilustrasikan George Orwell pada novel ‘1984’, dimana suatu negara yang memiliki mekanisme pemantauan penuh atas aktivitas rakyatnya akan sangat mungkin menjadi totalitarian. Regulasi atas lalu lintas data internet sebenarnya memang diperlukan. Dalam hal ini, regulasi ini bertujuan melindungi rakyat dari penyalahgunaan data oleh pihak tertentu yang kebetulan memilikinya, untuk mencegah kasus seperti skandal data Facebook pada pemilu Amerika 2016 lalu terjadi juga di Indonesia. Namun, yang ada di RUU KKS justru malah memindahkan masalah dengan membuat pemerintah jadi pengontrol utama data, alih-alih berperan sebagai pelindung dan regulator. Lucunya, RUU KKS ini diproses dengan begitu cepat dimana mulai diinisiasi baru Mei 2019 lalu sedangkan langsung dijadwalkan ditetapkan pada rapat paripurna 30 September 2019. Keterburu-buruan ini tentu sangat menimbulkan tanda tanya.

RUU bermasalah lain yang tidak terlalu sering terbahas adalah RUU Pertanahan. RUU ini membuat pemerintah bisa punya kontrol berlebih atas hak tanah. Dengan RUU ini, masyarakat tidak bisa mengajukan protes apabila ada konflik agraria karena terdapat pidana bagi mereka yang menghalangi petugas/aaparatur hukum melakasanakan tugas pada suatu bidang tanah. Yang terkena akan hal ini tidak cuma individu, namun juga masyarakat secara utuh ataupun lembaga tertentu, karena pasal lain menyebutkan bahwa setiap ‘pemufakatan’ jahat yang mengakibatkan sengketa tanah dianggap melanggar hukum. Pemerintah juga dengan RUU ini dapat dengan mudah mengambil alih tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya. Hal ini jelas ketidakadilan besar mengingat setiap sengketa tanah, masyarakat hampir selalu menjadi pihak yang dirugikan. Dengan dua RUU ini saja dapat kita lihat bahwa pemerintah seakan seperti semakin bergerak ke arah fasis atau totalitarian, tinggal dipilih saja versi Beijing, versi Hitler, atau versi Orwell.

Sukar menebak apa yang menjadi latar belakang keterburu-buruan semua RUU ini, apalagi banyak yang sebenarnya bukan bagian dari program legislasi prioritas tahun ini. Ada kesan seakan DPR 2014-2019 hanya ingin agar terlihat memiliki pencapaian kinerja yang bagus sebelum masa kerjanya selesai (30 september 2019). Namun juga, ada semacam pola tersendiri, sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa sebagian konten RUU ini secara fundamental seperti mengarah pada penguatan kontrol pemerintah pada berbagai aspek bermasyarakat (dengan adanya RUU KKS, RUU Pertanahan, dan beberapa pasal RKUHP) dan juga moral berbasis barat dimana nilai-nilai luhur adat dan agama mulai ditinggalkan (dengan adanya RUU P-KS).

Sebenarnya semua ini bisa ditinjau jauh ke ranah filosofisnya, yang dalam RUU terlihat dalam definisi-definisi. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya bahkan di ranah ini pun, pemerintah/legislator seperti tidak punya landasan yang jelas atas darimana RUU-RUU ini sebenarnya berdiri. Kalaupun memang dasarnya Pancasila dan UUD 1945, interpretasi yang terlalu bebas dan berlebihan membuat makna luhur dari Pancasila itu sendiri pun mulai terabaikan. Poin dasar seperti Ketuhanan yang Maha Esa ataupun Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti hanya kata-kata yang tidak dimaknai secara utuh, termasuk dalam proses pembuatan RUU ini. Padahal, selain itu, Indonesia juga punya hukum adat, yang semakin lama tidak dianggap sedikit pun dalam aktivitas bernegara. Yang terlihat justru seperti pemerintah dan legislator hanya terbawa arus dan serta merta berkiblat pada barat, tanpa lagi memperhatikan landasan luhur bernegara Indonesia seharusnya seperti apa.

Di sinilah tampak salah satu kelemahan demokrasi, dimana hukum dibangun dari kesepakatan antar manusia, tanpa ada kejelasan dasar benar dan salahnya dimana, dasar kebaikan dan keburukannya dimana. Sedangkan, kita tahu bahwa manusia punya keterbatasan, apalagi dalam menentukan baik-buruk. Tentu sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa bukan tanpa sebab. Ditambah lagi, masyarakat Indonesia didominasi oleh muslim, maka seharusnya kita sebagai muslim bisa menawarkan dasar-dasar baik-buruk sebagai landsan yang rigid terkait perundang-undangan, sehingga kita tidak lagi asal meniru dan melihat tren belaka.

Ketika secara fundamental aja bermasalah, maka RUU bermasalah akan terus bermunculan. Apa yang ada di pasal-pasal itu hanyalah kulit, yang mencerminkan cara berpikir sebenarnya dari pemerintah maupun legislator.  Keadaannya pun jadi sulit, karena RUU-RUU ini juga kalaupun sekarang ditolak, tidak jadi disahkan, tidak ada yang bisa jamin bahwa akan muncul lagi RUU serupa dengan redaksi dan nama yang berbeda. Kata-kata politik sekarang sudah banyak yang sulit dipercaya, semua yang terucap hanya kebutuhan formalitas di depan publik. Sudah sangat mewakili ketika para mahasiswa mengajukan mosi tidak percaya kepada DPR, karena memang masyarakat sudah kehilangan kepercayaan atas apa yang mereka lakukan.

Ini kondisi yang dilematis. Karena sebenarnya tidak semua yang dilakukan DPR itu seburuk itu. RKUHP salah satu contohnya. Adalah sebuah niat baik untuk mengganti undang-undang pidana yang sebenarnya warisan Belanda tanpa ada revisi sama sekali. Sudah cukup lama persiapan untuk revisi KUHP dicanangkan, alangkah sangat disayangkan juga dengan adanya beberapa pasal “sisipan”, kita jadi menganggap kinerja DPR buruk. Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata atas pasal-pasal yang akan sangat merugikan masyarakat bila diterapkan.

Jika kita lihat fenomena demonstrasi tempo hari, menarik ketika melihat adanya banyak “penyusup”, yang memperlihatkan bahwa hampir semua golongan terlibat dalam problematika RUU ini, meski kemudian menciptakan pro dan kontra. Terlepas dari banyaknya ‘penyusup’ itu, memang patut kita syukuri tempo hari yang lalu mahasiswa sudah berani turun ke jalan sebagai bentuk mosi tidak percaya dan kritik sendiri terhadap DPR. Menjadi sebuah dilema ketika kita menolak pengesahan suatu RUU, RKUHP misalnya, apakah kemudian kita akan menawarkan RUU yang baru, atau tetap pakai yang lama, karena beberapa bagian dari RKUHP itu sendiri pun ada yang baik. Kita butuh tawaran RUU yang memang bisa mewakili kepakaran, keinginan masyarakat, sekaligus landasan bernegara yang luhur.

Namun, tidak bisa begitu saja lantas kita mengatakan bahwa mahasiswa yang harus bisa menawarkan RUU yang lebih baik. Demonstrasi itu adalah semacam tuntutan bahwa DPR harus melaksanakan amanahnya dengan baik, dimana mereka dipilih oleh rakyat dan dibayar juga dengan uang rakyat. Salah satu yang juga bisa dilakukan adalah mahasiswa (atau kita) mencoba meng-influence para anggota dewan untuk selalu berkonsultasi terkait terbentuknya suatu regulasi dengan pakar-pakar yang terkait di institusi-institusi / universitas-universitas dan dapat ditonton oleh masyarakat umum (terutama mahasiswa). Sehingga, bila ada pasal-pasal yang dianggap tidak bisa diterima di masyarakat bisa dikawal.

Selain itu, kita tak boleh lupa bahwa ada satu komponen bernegara lagi yang seharusnya bisa menyeimbangkan kekuatan, bisa menjadi tempat lain bagi masyarakat untuk mengajukan ketidaksetujuannya selain demonstrasi. Komponen ini adalah lembaga-lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi karena terkait perundang-undangan. Ketika kepada MK saja kita tidak percaya, maka oleh siapa lagi negara ini bisa diseimbangkan? Sudah banyak juga kasus dimana mahasiswa pun bisa mengajukan judicial review ke MK terkait suatu undang-undang. Masyarakat mungkin mulai kehilangan kepercayaan kepada eksekutif dan legislatif, namun jangan sampai komponen yang tersisa pun tidak bisa diandalkan. Terlebih lagi, dalam kehidupan bernegara sebenarnya ada juga komponen vital yang berada independen dengan negara itu sendiri, yakni pers/media. Dengan keadaan seperti sekarang ini, dimana terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat ke legislatif maupun pemerintah, maka peran media adalah sebagai penghubung jembatan kepercayaan ini, dengan tetap memperlihatkan semuanya apa adanya. DPR memang punya beberapa hal yang perlu dikritisi, tapi penyorotan akan hal-hal positif dari DPR juga bisa dilakukan untuk membangun jembatan kepercayaan itu. Selain itu, pers bisa mendorong DPR agar lebih terbuka dan lebih merasa bertanggung jawab atas setiap tindakannya, dengan berperan sebagai corong informasi atas segala hal yang terjadi di DPR ke masyarakat.